RANCANGAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN
NOMOR   TAHUN 2021

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SRAGEN
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN,

Menimbang	:	bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 322 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2020;

Mengingat	:	1. 	Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950        Nomor 42);
3.	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.	Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6.	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7.	Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8.	Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10.	Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
11.	Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
12.	Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13.	Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
14.	Peraturan Pemerintah Nomor  65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 
15.	Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
16.	Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
17.	Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
18.	Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
19.	Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
20.	Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
21.	Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
22.	Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
23.	Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Kewenangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
24.	Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
25.	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322);
26.	Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2018           Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2021           Nomor 63);
27.	Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1);

28.	Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 6 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1);
29.	Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5);
30.	Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Perijinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Perijinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1);
31.	Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2019 Nomor 1);
32.	Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2019 Nomor 2);
33.	Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 16 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2019 Nomor 16);
34.	Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2020 Nomor 19);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN
dan
BUPATI SRAGEN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan	:			PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

(1)	Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa laporan keuangan memuat:
a.	Laporan Realisasi Anggaran;
b.	Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
c.	Laporan Operasional;
d.	Laporan Perubahan Ekuitas;
e.	Neraca;
f.	Laporan Arus Kas; dan
g.	Catatan atas Laporan Keuangan.
(2)	Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan daftar rekapitulasi piutang daerah, daftar rekapitulasi piutang tidak tertagih, daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir, daftar penyertaan modal (investasi) daerah, daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah, daftar rekapitulasi aset tetap daerah, daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan, daftar rekapitulasi aset lainnya, daftar dana cadangan daerah, daftar kewajiban jangka pendek, daftar kewajiban jangka panjang, daftar kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya, 

ikhtisar laporan keuangan perusahaan daerah, ikhtisar laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa, dan ikhtisar laporan kinerja.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut:
a.	Pendapatan Daerah	…………………..	Rp.	2.212.824.974.529,00
b.	Belanja Daerah dan Transfer 	……….	Rp.	2.130.438.476.217,00
Surplus	…………………………………..	Rp.	82.386.498.312,00
c.	Pembiayaan Daerah
~ Penerimaan Daerah	…………………	Rp.	376.281.638.562,00
~ Pengeluaran Daerah	………………..	Rp.	116.080.879.500,00
Pembiayaan Netto	……………………..	Rp.	260.200.759.062,00
d.	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	....	Rp.	342.587.257.374,00
(SILPA)

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:
(1)	Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp.93.895.542.201,00 dengan rincian sebagai berikut:
a.	Anggaran Pendapatan setelah 	.....	Rp.	2.118.929.432.328,00
perubahan
b.	Realisasi	………………………………	Rp.	2.212.824.974.529,00
Selisih Lebih	…………………………	Rp.	93.895.542.201,00
(2)	Selisih anggaran dengan realisasi belanja dan transfer sejumlah (Rp.254.774.994.473,00) dengan rincian sebagai berikut:
a.	Anggaran Belanja dan transfer	….	Rp.	2.385.213.470.690,00
b.	Realisasi	………………………………	Rp.	2.130.438.476.217,00
Selisih Kurang 	………………………	(Rp.	  254.774.994.473,00)
(3)	Selisih anggaran dengan realisasi defisit sejumlah Rp.348.670.536.674,00 dengan rincian sebagai berikut:
a.	Defisit setelah perubahan 	………..	(Rp.	266.284.038.362,00)
b.	Realisasi	.....................................	Rp.	82.386.498.312,00
Selisih Lebih	...............................	Rp.	348.670.536.674,00
(4)	Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan  sejumlah (Rp.2.399.800,00) dengan rincian sebagai berikut:

a.	Anggaran Penerimaan	.................	Rp.	376.284.038.362,00
Pembiayaan setelah perubahan
b.	Realisasi	………………………………	Rp.	376.281.638.562,00
Selisih 	Kurang ............................	(Rp.             2.399.800,00)
(5)	Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp.6.080.879.500,00 dengan rincian sebagai berikut:
a.	Anggaran Pengeluaran	................	Rp.	110.000.000.000,00
Pembiayaan setelah perubahan
b.	Realisasi……………………………	....	Rp.	116.080.879.500,00
Selisih Lebih …………………………	Rp.        	6.080.879.500,00
(6)	Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah (Rp.6.083.279.300,00) dengan rincian sebagai berikut:
a.	Anggaran Pembiayaan Netto	........	Rp.	266.284.038.362,00
setelah perubahan
b.	Realisasi	.....................................	Rp.	260.200.759.062,00
Selisih Kurang 	………………………	(Rp.	 6.083.279.300,00)

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember  Tahun 2020 sebagai berikut:
a.	Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal	….	Rp. 	376.284.038.362,00
b.	Penggunaan SAL sebagai penerimaan	Rp. 	376.281.638.562,00
c.	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	…	Rp. 	342.587.257.374,00
(SILPA)
d.	Koreksi Kesalahan Pembukuan	…….	(Rp.	2.399.800,00)
Tahun sebelumnya
e.	Saldo Anggaran lebih Akhir	………….	Rp. 	342.587.257.374,00

Pasal 5

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2020 sebagai berikut:
a.	Kegiatan Operasional
~	Pendapatan – LO	………………….	Rp.	2.169.575.612.440,02
~ 	Beban 	……………………………….	Rp. 	1.940.010.613.131,19
	Surplus dari kegiatan operasi	.....	Rp.	229.564.999.308,83

b.	Kegiatan Non Operasional
~	Surplus dari Kegiatan Non	……….	Rp.	399.239,00
	Operasional Lainnya – LO
~	Defisit Penjualan Aset Non	……….	Rp.	750.450.343,90
	Lancar – LO 
~	Defisit dari Kegiatan Non 	…………	Rp.	13.283.927.545,47
	Operasional Lainnya - LO 
~	Surplus dari Kegiatan Non	……….	(Rp. 	14.033.978.650,37)
	Operasional
c.	Surplus Sebelum Pos Luar Biasa		Rp.	215.531.020.658,46
d.	Pos Luar Biasa
~ 	Pendapatan luar biasa – LO	……..	Rp.	0,00
~ 	Beban luar biasa	……………………	Rp.	9.176.183,00
Defisit dari pos luar biasa	…………..	(Rp.	9.176.183,00)
e.	Surplus – LO	……………………………	Rp.  	215.521.844.475,46

Pasal 6

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember  Tahun 2020 sebagai berikut:
a.	Ekuitas Awal 	…………………………...	Rp.	3.819.455.231.558,58
b.	Surplus – LO 	……………………………	Rp.	215.521.844.475,46
c.	Koreksi Ekuitas 	………………………..	Rp.	15.050.329.233,89
d.	Ekuitas Akhir 	…………………………..	Rp.	4.050.027.405.267,93

Pasal 7

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e per 31 Desember Tahun 2020 sebagai berikut:
a.	Jumlah Aset	…………………………….	Rp.	4.087.577.565.236,07
b.	Jumlah Kewajiban	…………………….	Rp.	37.550.159.968,14
c.	Jumlah Ekuitas 	……………………….	Rp.	4.050.027.405.267,93

Pasal 8

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember  Tahun 2020 sebagai berikut:

a.	Saldo Awal Kas di BUD, Bendahara 	Rp.	377.489.449.396,79
Pengeluaran, BLUD dan BOS 
per 1 Januari Tahun 2020
b.	Arus Kas Bersih dari Aktivitas 	........	Rp.	350.893.958.119,00
Operasi
	
c.	Arus Kas Bersih dari Aktivitas 	........	(Rp. 	293.507.459.807,00)
Investasi
d.	Arus Kas Bersih dari Aktivitas 	........	(Rp.	91.080.879.500,00)
Pembiayaan 
e.	Saldo Akhir Kas BUD, Bendahara	…	Rp.	342.617.919.019,14
Pengeluaran, BLUD, dan BOS per 
31 Desember Tahun 2020
f.	Kas Lainnya 	...................................	Rp.	88.684.524,00
g.	Saldo Akhir Kas 	..............................	Rp.	342.706.603.543,14

Pasal 9

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan Tahun Anggaran 2020.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 pada Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari :
a.	Lampiran I	:	  Laporan realisasi anggaran;
Lampiran I.1	:		Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
Lampiran I.2		:	Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
Lampiran I.3		:	Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;
Lampiran I.4		:	Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan Negara;
b.	Lampiran II		:	Laporan perubahan saldo anggaran lebih;
c.	Lampiran III	:	Laporan operasional;
d.	Lampiran IV	:	Laporan perubahan ekuitas;
e.	Lampiran V	:	Neraca;
f.	Lampiran VI	:	Laporan arus kas;

g.	LampiranVII	:	Catatan atas laporan keuangan;
h.	Lampiran VIII	:	Daftar rekapitulasi piutang daerah;
i.	Lampiran IX  	:	Daftar rekapitulasi penyisihan piutang;
j.	Lampiran X	:	Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
k.	Lampiran XI	:	Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
l.	Lampiran XII	:	Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
m.	Lampiran XIII	:	Daftar rekapitulasi aset tetap daerah;
n.	Lampiran XIV	:	Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pengerjaan;
o.	Lampiran XV	:	Daftar rekapitulasi aset lainnya;
p.	Lampiran XVI	:	Daftar dana cadangan;
q.	Lampiran XVII	:   Daftar kewajiban jangka pendek;
r.	Lampiran XVIII	:	Daftar kewajiban jangka panjang;
s.	Lampiran XIX	:	Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
t.	Lampiran XX	:	Ikhtisar laporan keuangan Perusahaan Daerah/BUMD.
u.	Lampiran XXI	:	Ikhtisar Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
v.	Lampiran XXII	:	Ikhtisar Laporan Kinerja Pemerintah Daerah.

Pasal 11

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2020 sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2020.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini  mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sragen.

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal, 

BUPATI SRAGEN,

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

Diundangkan di Sragen
pada tanggal 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN,

TATAG PRABAWANTO B.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2021 .NOMOR…....